Dikhianati
Rasa dikhianati itu membuncah. Kecewa tiada akhir. Begitulah bila pemerintah, negara, dan lembaga yang ditentukan untuk mengelola Pemilihan Umum di negeri ini merampas hak asasiku untuk memilih.
Dana besar sudah digelontorkan. Orang-orang pintar dipilih, dengan harapan takkan seperti pendahulu mereka yang bergelimang korupsi. Tapi apa lacur? Pelaksanaan pemilihan umum tak otomatis lebih baik.
Amburadul. Kacau balau.
Salah satu contoh saja, yaitu pendataan pemilih yang kemudian masuk Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Ada yang menghitung sekitar 30 juta pemilih Indonesia tak “dimasukkan” ke dalam DPT ini.
Termasuk aku dan delapan anggota keluarga besarku di Depok. Bayangkan, empat Kartu keluarga, tak satupun mendapat undangan. Malah, lebih parahnya, di kecamatan Pancoran Mas, kabarnya ada 2 Rukun Tetangga yang tak mendapat undangan memilih. Luar biasa!
Pemerintah dan KPU telah meminta pemilih agar proaktif dalam memeriksa keberadaannya dalam DPT. Tapi waktu yang diberikan sempit benar. Hanya ada maksimal satu sampai satu setengah hari bagi pemilih untuk memeriksa DPT.
Jelas saja ada begitu banyak orang yang kerepotan. Apalagi banyak juga yang pasti kesulitan mengurus sendiri terkendala oleh kesibukan pekerjaan. Pemerintah hanya menyediakan libur satu hari, yakni pada hari pencontrengan.
Kami ini adalah golput yang digolputkan oleh sistem nan amburadul. Bila ditambah mereka yang memilih menjadi golongan putih alias golput, maka ada sekitar 40 persen warga atau pemilih di negeri ini yang tak menggunakan hak pilihnya.
Bila sudah begitu, dengan adanya 40 persen pemilih yang golput dan “digolputkan”, legitimate-kah hasil pemilihan umum 2009 ini? Rasanya kok tidak ya?
Bayangkan, seandainya pun Partai Demokrat menang misalnya, maka kemenangan 20 persen itu dihitung dari 60 persen pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu.
Taruhlah begini. Bila jumlah pemilih di negeri ini ada sekitar 170 juta orang, maka 60 persennya adalah 102 juta orang. Nah, 20 persen dari 102 juta orang adalah 20,4 juta.
Kalau dibandingkan dengan 170 juta pemilih, maka yang memilih partai Demokrat, yang katanya memenangkan pemilu itu, hanyalah 12 persen saja. Maka, legitimate-kah, kemenangan 12 persen itu?
Sayangnya, hitung-hitungan dan “rasa” matematis ini tak berpengaruh apapun dalam sistem politik di negeri ini. Barangkali di benak para pemimpin itu, mau berapapun angkanya, menang ya menang. Titik!
Ongkos besar pemilu itu pada akhirnya hanya dihabiskan untuk hitung-hitungan politis, hitung-hitungan koalisi, dan bagi-bagi kursi serta kekuasaan di lembaga legislatif.
Kalau sudah begini, jangan mengharapkan partai politik dan pemimpin yang betul-betul memperhatikan masyarakat. Rakyat negeri ini hanya “komoditas”.
Kini, di depan mata masih ada satu “pesta” lagi, pemilihan presiden bulan Juni. Sekali lagi KPU dan pemerintah diuji. Bisakah pemilihan ini berjalan lancar dan masalah DPT, pencontrengan, serta penghitungan suara bisa diminimalisasi?
Bila masalah terulang, maka lengkaplah sudah penderitaan rakyat negeri ini. Dipimpin oleh orang-orang yang tak dipilihnya. Meski aku yakin, pada akhirnya banyak orang hanya akan mengelus dada. Mencoba bersabar.